Tionghoa Pada Masa Demokrasi
Seperti kita ketahui setelah jatuhnya pemerintahan rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang sangat otoriter dan berlangsungnya reformasi serta berkembangnya demokrasi, posisi etnis Tionghoa di Indonesia semakin lama semakin baik. Nyaris seluruh undang-undang dan peraturan yang rasis dan diskriminatif peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto telah berhasil dilikuidasi. Dimulai dengan dicabutnya seluruh larangan-larangan yang memojokkan etnis Tionghoa termasuk larangan melakukan ritual agama dan adat istiadat dan budaya Tionghoa secara terbuka serta larangan bahasa dan aksara Tionghoa oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Kemudian disusul keluarnya Keputusan Presiden Megawati yang menyatakan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional dan yang terakhir agama Khonghucu dikembalikan menjadi agama resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Dalam situasi yang semakin kondusif ini maka lahirlah berbagai organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia. Pertama organisasi-organisasi Tionghoa yang dibentuk oleh golongan peranakan. Ada yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), ada partai politik seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Ada juga organisasi massa yang dibentuk oleh campuran golongan peranakan dan totok seperti Panguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Organisasi-organisasi ini ada yang masih bertahan, aktif bahkan berkembang tetapi ada juga yang sudah mengendur bahkan ada yang sudah nyaris mati. .
Setelah pemerintahan Soeharto tumbang berbagai hak orang cina atau orang tionghoa ini di kembalikan mereka di perkenankan merayakan berbagai kegiatan Kebudayaan dan keagamaan. Perjuangan orang cina dalam menegakan kedaulatan bangsa indonesi di bahas lagi. Dengan kata lain orang tionghoa atau orang cina ini bebas berekspresi.
Melihat apa yang terjadi di masa pemerintahan soeharto itu, marilah kita di masa demokrasi ini yang semuanya semakin baik, di harapkan saling mengevaluasi diri baik orang tionghoa maupun bumi putra, dan juga dalam tingkat kelompok atau masyarakat dan juga harus adanya saling keterbukaan dari hati yang menginginkan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Hal ini jaganlah semata mata terpokus ke pada suku pendatang dari cina saja tetapi bagi seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Agar hubungan harmonis yang ada di dalam masyarakat indonesia secara umum dan di Jambi secara khusus dapat selalu terjalin denga baik.